Oleh admin • 3 Jan 2009 • Kategori: Profil Caleg Propinsi [ 88 ]

Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur

Anak Panah yang Siap
Melesat ke Segala Arah

Ja’far Tri Kuswahyono, S.T memang sosok khusus. Bagaimana tidak, di antara rata-rata temannya yang memiliki banyak anak, Ja’far justru baru dikaruniai 1 anak saja. “Memang satu putra itu saja yang saat ini diberikan Allah SWT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim ini.

Ya, dia bukannya sengaja merancang agar putranya hanya satu orang. Ia sendiri sejalan dengan pemahaman yang dimiliki banyak kawan-kawannya kader PKS bahwa memperbanyak keturunan itu adalah menjalankan wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Ia lalu menyebut beberapa contoh. Rofi’ Munawar, anggota DPRD Jatim dari PKS memiliki 8 anak, demikian pula Sigit Sosiantomo, Ketua Wilayah Dakwah Jatim-Nusa Tenggara. Rata-rata teman Ja’far memiliki anak 5-8 orang. Malah salah seorang kawannya yang menikah di tahun sama, 1993, kini sudah memiliki 5 anak.  “Saya pikir semangatnya adalah mewarisi warisan Nabi supaya kita memperbanyak anak yang berguna,” katanya.

Fenomena kader PKS memiliki banyak anak ini memang “anti-tren” mengingat rata-rata warga cenderung memilih punya sedikit anak. Banyak yang memilih hanya punya satu anak saja. Alasannya, supaya terawat. Supaya pendidikannya terjamin. Supaya tidak terlalu merepotkan di zaman edan: sulit cari uang, sulit menjaga pergaulan. “Kalau punya banyak anak, saya justru kasihan mereka. Nanti tidak terawat. Apalagi biaya sekolah sekarang, kan, mahal?” demikian salah satu alasan yang diajukan seorang profesional di Surabaya.

Namun di mata Ja’far, memiliki banyak anak adalah mengikuti warisan Nabi. Yang perlu dicatat, menurut Ja’far, sikap mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya dilakukan kader PKS. “Lebih tepatnya, itu dilakukan Muslim secara umum. Kita lihat saja, anak para kiai biasanya juga banyak hingga hitungan belasan orang. Padahal kiai itu, kan, tersebar di banyak parpol, bukan hanya PKS saja,” urainya.

Hanya saja, banyak kiai yang memiliki banyak anak itu ternyata memiliki lebih dari 1 istri pula. “Sementara di PKS, mayoritas istrinya masih satu. Ada yang istrinya dua, namun sedikit. Di Jatim saya malah belum menemukan,” kata lelaki kelahiran Madiun, 16 Januari 1969 ini.

Mengapa? Mungkin ini pertanyaan yang menggelayuti benak banyak orang. “Karena beristri lebih dari 1 itu adalah pilihan sosial,” kata Ja’far. “Karena menjadi pilihan sosial, ia tidak perenah menjadi suatu diskusi atau tren.”

Di kalangan para kader PKS, menurut Ja’far, muncul kesadaran bagaimana pilihan sosial ini tidak membawa dampak buruk bagi diri maupun parpol. “Dampak itu harus dihitung, namun bukan berarti lantas menjadi tidak boleh,” lanjutnya.

Representasi Islam

Sebenarnya, memiliki banyak anak adalah kondisi yang menghinggapi banyak orang, tidak hanya menjadi “kekhususan” kader PKS. Namun karena memiliki banyak anak diidentikkan dengan ajaran Islam, dan PKS dianggap sebagai kelompok yang merepresentasikan Islam, maka cap “banyak anak” pun melekat pada para kader PKS.

Ja’far sendiri gembira melihat fenomena ini. Bagi dia, ini berarti bahwa kader PKS konsisten terhadap Islam hingga hal-hal berbau Islam selalu diidentikkan dengan mereka. Dan, tidak seperti dugaan banyak kalangan, ternyata PKS justru merasa diuntungkan dan bukannya direpotkan oleh “cap” sebagai representasi Islam itu.

Kita bicara mengenai apa pun, mulai dari ekonomi, politik, budaya, konflik, pernikahan, korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan sebagainya, Islam sudah mengatur secara lengkap. “Dengan cap Islam itu justru menjadi lebih mudah karena Islam mengatur semua bidang yang kita geluti. Justru ini yang harus ditunjukkan oleh parpol-parpol yang mengaku berbasis Islam, yakni bahwa Islam hadir sebagai rahmatan lil amin, bukan sebagai agama yang hanya untuk kelompok sendiri saja. Manfaat Islam dan umat Islam harus dirasakan semua pihak. Ibarat pohon, akarnya menghunjam ke dalam tanah, batangnya seolah menyangga langit, dan rerantingnya rimbun bisa dibuat tempat istirahat dan buahnya manis lagi lebat,” kata Ja’far.

Pohon beringinkah itu?

“Itu Alquran yang bilang. Saya tidak tahu persianya pohon apa, namun pasti bukan beringin karena beringin tidak berbuah, hahahaha,” katanya sambil tertawa.

Sayangnya, menurut Ja’far, saat ini banyak pihak yang memahami Islam sepotong-sepotong. Akibatnya, mereka laksana tunanetra yang meraba-raba gajah dan membuat kesimpulan parsial sesuai sedikit bagian yang mereka ketahui saja. “Karena parsial, akhirnya wajah Islam tampak tidak menarik, bahkan menakutkan. Apalagi yang di-blow up adalah tampilan pemeluk Islam sebagai tukang bom, tukang serbu dan sejenis itu. Padahal, ini pemahaman parsial,” keluh Ja’far.

Tidak jarang pemahaman parsial ini membuat PKS dihujani beragam cap negatif. Misalnya, saat membahas isu-isu pluralisme seperti desakan para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keyakinan mereka diakui dan bisa menikah dengan tata cara keyakinan itu pula, PKS serta merta dituding “pasti tidak akan akomodatif” terhadap usulan ini.

“Ini adalah bagian dari stigma,” kata Ja’far. Menurut dia, persoalan pengakuan suatu keyakinan, juga hal-hal yang mengikutinya seperti pelaksanaan pernikahan dan pencatatannya, adalah masalah hukum. Diskusi yang bisa dilakukan adalah diskusi dengan kerangka hukum.

“Kalau pendirian PKS sudah jelas. Kami tidak memandang orang-orang di luar Islam sebagai ancaman atau kelompok yang harus dikurung, melainkan memandang mereka sebagai objek dakwah,” kata Ja’far.

Dan, Nabi Muhammad SAW memang mencontohkan demikian. Terhadap orang-orang yang tidak mengikuti seruannya, Nabi bukannya memusuhi, namun malah membantu dan mengayomi. Bukankah Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menjenguk kala seorang Yahudi yang biasa meludahi dia tiap hari sedang jatuh sakit? Bukankah Nabi juga melindungi komunitas Yahudi dan Nasrani selama mereka mau hidup bersama dan tidak melakukan pemberontakan?

Karena itu, Ja’far mengaku agak heran juga mengapa masih saja ada yang curiga bahwa PKS akan menghidupkan kembali Piagam Jakarta bila berkuasa suatu hari nanti. Menurut dia, Piagam Jakarta terlalu sempit. Karena itu, yang ingin diterapkan PKs adalah piagam Madinah.

“Sejarah sudah membuktikan bagaimana Rasulullah mengelola negaranya. Sejarah sudah mencatat bagaimana kelompok-kelompok yang ada, termasuk non-Muslim, tetap terpelihara identitasnya tanpa harus masuk Islam. Toleransi di Madinah sangat tinggi selama masing-masing pihak tidak saling mencurangi,” urainya. “Namun kalau menjadikan isu agama untuk membenarkan separatisme seperti yang kita lihat belakangan, tentu siapa pun warga Indonesia takkan setuju,” katanya.

Meski demikian, tak urung stigma atau cap negatif ini berpengaruh pula terhadap PKS. Dalam beragam kunjungan ke daerah-daerah, Ja’far, juga kader PKS lain, sering menemukan sebuah anomali. Banyak warga yang menyukai PKS. Mereka juga tidak punya sedikit pun alasan untuk memusuhi PKS dan malah mendukung banyak program PKS. Namun saat harus memilih, mereka tidak memilih PKS.

“Ini anomali sekaligus tantangan tersendiri bagi PKS. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan suatu perubahan sementara mereka tidak memilih parpol yang mengupayakan perubahan itu?” tanya Ja’far. “Namun seiring waktu dan proses kedewasaan politik masyarakat, saya kira nantinya mereka yang sepakat dan bahkan memuji-muji PKS itu nantinya akan memilih PKS pula,” lanjutnya, yakin.

Lebih jauh, masih adanya anomali ini diduga Ja’far terkait pula dengan latar belakang budaya dan tingkat pendidikan. Orang yang terbiasa memilih suatu parpol tertentu, butuh waktu cukup lama untuk berubah pilihan sekalipun ia tahu parpol pilihannya tidak memberikan apa-apa.

Dalam kaitan ini, ayah Wafiuddin Akbar ini yakin Pemilu 2009 adalah waktu yang cukup matang bagi PKS untuk mendapat dukungan dalam jumlah “yang sebenarnya.” Pada Pemilu 2009, PKS –dulu PK– sudah 11 tahun hadir di masyarakat. Periode ini, ibarat manusia, sudah terbilang remaja yang tidak lagi ikut-ikutan dalam mengambil keputusan.

Tentu, momen ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya dari PKS sendiri untuk mengambil keuntungan dari periode “matang” ini. Misalnya, makin mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Karena itu, bulan ini PKS meluncurkan program saba kampung (berkunjung dan berinteraksi dnegan warga kampung). Dengan begitu para kader PKS akan mendapat masukan langsung dari masyarakat tentang harapan dan keluhan mereka. Pendekatan ini saya harap manjur untuk melepaskan masyarakat dari jerat politik uang. Saya sendiri yakin terhadap efektivitasnya karena masyarakat sekarang sudah cerdas. Uangnya diambil, namun belum tentu memilih parpol yang memeberi uang tadi,” ulasnya.

Dua Jalur

Untuk memperkecil jurang “deprivasi” antara parpol yang disuka dan parpol yang dipilih, PKS berupaya memperkuat diri melalui dua jalur. Kedua jalur itu adalah jalur struktur dan jalur anggota legislatif (aleg). Keduanya memiliki segmen yang berbeda dan pola pendekatan yang tidak sama.

Segmen para aleg asal Jatim (ada 41 orang dari DPR pusat, DPRD Jatim, hingga DPRD kabupaten/kota) terutama masyarakat yang bisa baca koran dan sering melihat berita di televisi. Kiprah para aleg menjadi sorotan utama kelompok ini.“Namun untuk segmen lain, yang tidak bisa beli koran, lebih efektif dengan silaturahmi. Bukankah silaturahmi adalah dakwah itu sendiri?” kata Ja’far.

Memang, dakwah tidak selalu meminta orang lain untuk sholat, puasa, membayar zakat dan sejenisnya. Dakwah bisa pula dilakukan dengan berkumpul dengan masyarakat, mencoba cari tahu apa masalah mereka dan membantu menyelesaikannya sejauh masih mampu.

Di Probolinggo, misalnya, masyarakat didorong memproduksi dan memanfaatkan biogas. “Kami tidak bicara Islam, tidak bicara PKS, namun murni bicara bagaimana agar kotoran sapi tidak menimbulkan polusi bau dan malah bisa berguna. Bahwa kemudian mereka tahu bahwa kami PKS, ya alhamdulillah,” lanjut Ja’far.

Di Trenggalek juga demikian. Di kota ini malah ada warga pemilik sapi yang didemo warga lainnya karena baunya dianggap mengganggu. Ide biogas pun ditawarkan. Dari satu ekor sapi, biogasnya cukup untuk keperluan rumah tangga. Dengan begitu, masyarakat akhirnya bertanya-tanya, siapa yang membuat ide ini? Tahulah bahwa pengide itu dari PKS. “Kami hadir dengan solusi yang bisa kami tawarkan. Kalau kami tidak bisa ya tidak,” ujar Ja’far.

Lantas, bagaimana dengan Surabaya?

Menurut Ja’far, Surabaya memang khusus. Ia adalah tipikal kota besar dengan persoalan yang tidak sama dengan kota kecil atau pedesaan. “Beda kondisi, tentu beda masalah pula. Salah satu masalah yang kami lihat adalah kurangnya bahan bacaan. Karena itu belakangan kami giat mendirikan taman bacaan,” ujarnya.

Di kota pahlawan ini, sudah ada 15 titik taman bacaan yang dikelola para aktivis PKS. Polanya tidaklah rumit. Salah satu aktivis atau kader yang memiliki ruang tersisa, bisa teras, garasi, hingga ruang tamu, diminta menyediakan tempat. Sementara soal pasokan buku tidak menjadi masalah. Maklum, kata Ja’far, rata-rata kader PKS mengalokasikan 10-15% pendapatannya untuk membeli buku. Dengan begitu, koleksi buku tidak kurang, malah bisa meningkat dalam waktu cukup cepat.“Buku, kan, tidak habis hanya karena dibaca orang lain? Kecuali kalau dicuri atau dijual,” ujar Ja’far.

Dengan memanfaatkan dua jalur –aleg dan struktur parpol—Ja’far yakin PKS akan makin dikenal dan disukai masyarakat. Meski, soal penerimaan, tentu dipengaruhi pula oleh karakter masing-masing wilayah. Surabaya dan kota-kota besar, biasanya warga heterogen. Juga, banyak warganya yang berasal daeri daerah lain. Sementara Madura tergolong homogen. Kecil sekali jumlah warga luar di pulau itu.

Di antara daerah-daerah ini, adakah wilayah yang paling sulit ditembus?

Soal ini, Ja’far tidak menjawab secara pasti. Menurutnya, DPW PKS Jatim belum memiliki data yang valid mengenai peta pemilih dan karakter wilayah. “Hanya saja dalam pandangan saya, dan ini sangat mungkin keliru, Madura tergolong wilayah yang berat. Problem yang dihadapi PKS di Madura sama dengan problem yang dihadapi parpol-parpol lain selain PKB dan PPP. Salah satunya adalah adanya kebiasaan untuk “memberikan” suara kepada PKB atau PPP, tergantung mana yang kuat di daerah itu. Jadi kalau di TPS tidak ada saksi PKS, sekalipun ada yang pilih PKS, hampir pasti keseluruhan suara itu akan diberikan ke salah satu dari dua parpol tersebut,” kata Ja’far.

Menghadapi kondisi seperti ini, tentu kehadiran kader lokal sangat vital. Merekalah yang paham orang dan karakter warga di sana. “Tidak mungkin para pemilih Madura bisa ditaklukkan hatinya oleh kader dari luar,” kata mantan Ketua Wilayah 8 PKS periode 2001-2006 ini.

Karena itu, kini PKS, terutama DPW PKS Jatim, sering melakukan kunjungan (daulah) ke Madura. Selain itu, DPW juga meminta agar kader PKS di Madura mencalonkan tokoh lokal sebagai anggota legislatif sekalipun sang tokoh belum menjadi kader PKS. Tentu tokoh itu harus memiliki kredibilitas dan bisa menjadi pendulang suara (vote getter). Juklak untuk itu sudah ada.

“Kami terapkan prinsip ‘sapalah manusia dengan bahasanya, tradisinya, kebiasaan-kebiasaan mereka’,” kata Ja’far. “Karena itu tim yang masuk ke Madura juga khusus. Misalnya, kader yang masuk adalah kader lokal dan pasti nahdliyin. Maklum, bukankah bisa dikata semua warga Madura adalah anggota ormas NU?” kata Ja’far.

Untungnya, mencari nahdliyin di antara kader PKS tidaklah sulit. “Saya sendiri nahdliyin,” kata Ja’far.Peta kader PKS, menurut Ja’far, sama dengan peta warga Jatim atau warga Indonesia secara umum. Pasalnya, ketika seseorag menjadi kader PKS, ia tidak melepas atribut kulturalnya. Yang Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, yang NU tetap NU, Persis tetap Persis, demikian pula lainnya. Hanya saja, mereka menyatukan diri dalam wadah yang sama, PKS.

“Kader PKS memiliki level toleransi yang besar. Apalagi soal NU-Muhammadiyah. Ini perkara kecil. Keduanya hanya ormas, bukan madzab. Padahal, bahkan madzhab pun memiliki cara-cara untuk berkomunikasi dan saling menghargai, apalagi hanya beda ormas,” ujar Ja’far.

Meski begitu, Ja’far sadar bahwa isu Muhammadiyah-NU ini masih menjadi isu kritis di tingkat grass root. Kondisi ini, menurut suami Ulya Lathifah ini, karena masalah keteladanan yang kian hari kian menipis. Seringkali ada distorsi antara interaksi masing-masing pimpinan lembaga dengan gerbong oprganisasi yang mereka bawa.

“Karena itu, sendainya KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asy’ari (pendiri NU) masih hidup, kondisi tidak akan seperti sekarang. Pasalnya, kedua tokoh itu adalah sosok yang tidak memiliki kesenjangan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Apa yang dikatakannya sama dengan yang mereka perbuat. Sayangnya, kini kesenjangan yang dikatakan dan yang dilakukan itu begitu lebar. Misalnya, ormas menetapkan diri tidak masuk ke ranah politik. Namun nyatanya, ada pimpinan ormas yang masuk parpol atau mencalonkan dalam Pilpres lewat parpol,” urainya.

Kinerja Para Aleg

Sebagai ketua DPW, adalah wajar bila dalam diri Ja’far terdapat pula penilaian. Termasuk, terhadap para aleg PKS di wilayah Jatim. Ternyata, kinerja para aleg PKS selama ini menurut Ja’far sangat memuaskan. Terbukti, dalam kisaran penilaian A-F, rata-rata aleg PKS diberi nilai A oleh Ja’far.

“Ada 3 aleg PKS di DPRD Jatim. Ketiganya rata-rata A, namun ada satu yang B+ dan ada pula yang A+. Saya melihat sendiri loyalitas mereka terhadap umat yang dibuktikan melalui pembelaan-pembelaan dalam beragam kasus, seperti kasus rumah sakit, gakin, PNS, dan lainnya. Kami juga sangat menghargai kesederhanaan dan transparansi mereka. Mobil Pak Siroj, misalnya, dikomentari sebagai mobil paling jelek di DPRD Jatim. Banyak yang guyon, ‘Itu mobil atau praoto?’. Mobil Pak Rofi’ Munawar sedikit lebih baik, namun saya tahu itu masih kreditan,” urai Ja’far.

Bila para aleg di DPRD Jatim rata-rata mendapat nilai A, ternyata prestasi lebih bagus lagi ditorehkan aleg PKS di DPRD Surabaya. Ja’far malah menyebut kinerja Ahmad Jabir, Yuyani, dan Ahmad Suyanto dengan istilah “heroik.” “Mungkin karena usia mereka rata-erata lebih muda. Biasane sing luwih nom luwih ngotot (biasanya yang lebih muda lebih ngotot),” kata Ja’far. Karena kengototan ini, Ahmad Jabir mendapat award sebagai aleg yang paling sering “masuk koran”.

Selain itu, ia akui persoalan Surabaya juga kompleks, hingga kengototan anggota dewan jauh lebih tinggi. Ada masalah parkir, reklame, dan sejumlah masalah lain yang bikin panas. Melihat ini, masyarakat mungkin akan bertanya: apakah “heroisme” para aleg ini dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat atas arahan struktur, atau banyak pula hasil “improvisasi”?

Menurut Ja’far, sudah ada prosedur operasi standar (SOP) yang menggariskan beberapa hal yang harus dikonsultasikan dengan struktur. “Meski begitu, improvisasi tetap terbuka. Apalagi, sering juga, kan, mereka harus mengeluarkan pernyataan dalam waktu cepat?” kata Ja’far

Lelaki berperawakan kecil ini lantas mencontohkan apa yang dilakukan Rofi’ Munawar. Saat akan ke Taiwan atas undangan Depnakertrans, ia berkonsultasi dulu ke struktur. “Ia bilang bahwa pergi ke Taiwan bukan dalam rangka kunker dewan, melainkan diajak Depnaker untuk melakukan advokasi di sana dan memberikan pengajian terhadap TKI. Dia juga berpesan ke kami untuk siap-siap ditanya wartawan….,” lanjut Ja’far.

Ketika persoalan beranjak makin kompleks, atau sejak awal memang hutuh perhatian ekstra, Ja’far menjanjikan back up struktur akan selalu tersedia. Termasuk menjadi “pagar” dalam kasus-kasus yang mengancam nyawa. “Dalam kasus CPNS, misalnya, kami dukung penuh. Termasuk membuka line pengaduan. Saya sendiri beberapa kali mengangkat sendiri pengaduan yang masuk. Sementara saat Bu Yuli (Yulyani) mendapat ancaman bunuh, kepanduan kami siapkan. Bahkan kami sudha merancang sejumlah skenario sebagai tindakan jaga-jaga,” urainya.

Sementara yang bersifat rutin adalah back up data, jaringan, dan mekanisme peningkatan kemampuan. Secara rutin DPW menggelar tasqif (upgrading) untuk para aleg. Sejumlah keterampilan pun diberikan pada mereka, mulai masalah akunting, lingkungan, HAM, hukum, hingga legal drafting.

“Selain itu, juga ada pertemuan rutin untuk evaluasi kegiatan, termasuk rilis di media, laporan keuangan, setorannya ke parpol lancar apa tidak….,” lanjutnya sembari tertawa.

‘Proporsional’ atau Kendor?

Munculnya ancaman bunuh –seperti yang dialami Yulyani dalam kasus…….. – menunjukkan keheroikan sikap yang diambil para aleg dari PKS. Namun, sikap ini ternyata tidak diterima semua pihak dengan baik. Untuk itu, dalam istilah Ja’far, perlu sikap yang “lebih proporsional”.

“Persoalan parkir atau reklame, misalnya, memang selalu memicu konfrontasi yang panas. Di satu sisi kita mencoba bersikap tegas dengan harapan ada perbaikan, kita menjadi terbiasa disiplin, jujur, dan memaksimalkan apa yang bisa diraih kota dan warganya. Namun di sisi lain, ada pihak-pihak yang kemudian terganggu ladnag penghasilannya, terancam hajat hidupnuya. Dalam hal-hal semacam ini kita harus menimbang-nimbang, mencari yang paling proporsional,” urai Ja’far.

Menurut dia, ini bukan pengendoran sikap melainkan murni itu tadi: bersikap lebih proporsional. “Di tataran konsep, menjadikan Surabaya seperti Nagoya di Jepang, misalnya, bisa saja. Namun dalam realitasnya, membuat kota makin rapi, makin disiplin, sangat mungkin oleh pihak lain dianggap mengganggu karena menghilangkan lapangan pekerjaan mereka. Jadi, kami harus lebih proporsional,” ujarnya. “Dalam membuat kebijakan publik, kita tidak boleh terlalu terdorong untuk berpihak pada satu sektor saja, misalnya membuat kota lebih rapi dengan mengabaikan masyarakat yang belum siap. Jadi, proporsional adalah istilah yang lebih pas.”

Menurut analisis sebagian pihak, “sikap proporsional” ini dilihat sebagai “pengendoran sikap”. Karena itu, muncul tudingan-tudingan seperti “PKS sama saja dengan parpol lainnya” atau “makin lama makin tidak berani.”

Namun tidak demikian menurut Ja’far. Di mata lulusan Jurusan Elektro Universitas Muhammadiyah Malang ini, “sikap proporsional” justru tanda makin dewasanya PKS. Dengan sosialisasi yang kian baik tentang latar belakang sikap ini diyakini Ja’far mampu “mengembalikan” suara warga yang mungkin kecewa terhadap sikap PKS. Atau malah, memperbanyak pemilih PKS karena munculnya kesadaran PKS sebagai parpol yang bersikap dewasa.

“Dalam Pemilu 2004 lalu suara yang diraih PKS, khususnya di Jatim, memang masih sedikit. Namun saya kira itu karena faktor masa sosialisasi yang terlalu pendek. Namun bila rekan-rekan di PKS ini bisa tampil apa adanya sesuai kaidah Islam, menunjukkan kehadirannya berguna dan bisa bersikap dewasa, sangat mungkin di masa depan akan sangat banyak yang memilihnya,” kata Ja’far, yakin.

Tentu jalan ke sana tidak mudah. Dari hasil diskusi Ja’far dengan kader PKS di wilayah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, maupun Aceh, rata-rata menyebut Jatim sebagai propinsi yang berat. “Namun di saat yang sama, peluangnya juga sangat besar. Jadi, tinggal bagaimana memaksinalkan saja,” katanya.

Anak Panah

Menjadi ketua DPW sebuah parpol yang tergolong besar dan berpengaruh, dalam kacamata umum dipandang sebagai posisi yang “wah.” Maklum, rata-rata referensinya adalah kondisi parpol secara umum yang “sangat menentukan” masuk tidaknya seornag calon ke gedung dewan, berhasil tidaknya seorang calon birokrat, hingga menjadi “pintu masuk” banyak proyek dan “bantuan.” Bukankah ada sebagian pimpinan parpol di daerah yang disebut “calo” dan bahkan “rente”? Mereka ini bisa “memuluskan” jalan seseorang ke hgedung dewan atau posisi strategis lain. Tentu ada “uang lelah” untuk itu. Dengan kacamata ini, maka posisi sebagai ketua DPW menjadi sebuah posisi “basah”, atau malah “banjir.”

Namun, Ja’far meyakini dan menjalani hal yang sama sekali berbeda. Dia berada di posisi ini bukan karena mengejar dan bersaing. “Saya hanya prajurit yang harus bersedia maju ke medan manapun,” katanya beribarat.

Maka, tatkala musyawarah wilayah PKS Jatim beberapa waktu lalu memberi amanat dia menjadi ketua DPW, tak ada pilihan baginya selain menerima. “Saya hanya anak panah. Ditembakkan ke mana, saya melesat ke sana,” katanya, lagi-lagi berumpama.

Di mata Ja’far, seorang kader harus bersedia diberi amanah apapun. Sebab bila diberi ruang untuk menolak, sudah pasti akan banyak yang berebut menolak amanah itu. “Lagipula munculnya amanah itu pasti tidak sembarangan. Ia diputuskan melalui musyawarah yang bertujuan dan dijalankan secara baik,” katanya.

Fenomena di PKS memang unik, berbeda dari kondisi kebanyakan parpol lain. Bila di parpol lain biasnaya jabatan di kepartaian diperebutkan, namun di PKs para kadernya hanya menunggu. Bila ditunjuk, mereka mau. Bila tak terpilih, mereka membantu yang terpilih. Dan memang, tak ada “gula teramat manis” yang perlu diperebutkan di sana.

Ja’far, misalnya, tidak mendapat rumah dinas atau mobil dinas sebagai ketua DPW. “Saya tinggal di kantor DPW,” katanya.Bukan hanya itu, istri dan anaknya masih tinggal di  Malang. Biasanya, tiap pekan, 3 hari ia di Malang dan 4 hari di Surabaya. Berat?Ternyata tidak.

“Sejak dulu saya salut kepada tentara. Mereka begitu tabah dikirim ke wilayah-wilayah konflik seperti (dulu) Timor Timur (Timtim) dan Aceh. Mereka bisa lebih dari satu tahun di Timtim dan lebih dari 6 bulan di Aceh. Padahal, keselamatan mereka juga sangat terancam namun menjalaninya tanpa menyangkal. Jadi kalau dibandingkan mereka, saya ini tak ada apa-apanya. Tinggal di Surabaya jauh dari keluarga seperti ini sangat enteng saya rasakan. Apalagi tiap minggu masih bisa pulang,” lanjutnya.

Meski begitu, tetap saja riak-riak kerinduan itu ada. Apalagi bila sang buah hati tiba-tiba menelepon saat ia sedang rapat. “Kadang hanya pesan minta oleh-oleh. Itu yang membuat saya rindu. Tapi, kan, tiap pekan masih bisa pulang?” katanya.Keuntungan lainnya, menurut Ja’far, tiap minggu ia lalui layaknya pengantin baru. “Bertemu sepekan sekali dengan bertemu tiap hari pasti rasanya berbeda. Karena itu, tiap kali bertemu, kami seperti pengantin baru,” lanjutnya sambil tertawa.

Ya, inilah berkah di balik ujian hidup terpisah itu.
Sebenarnya, bisa saja Ja’far memboyong istri dan anaknya ke Surabaya. Namun, ada satu pertimbangan yang membuat pilihan itu tak diambil. Di Malang, Ja’far adalah guru di Ma’had Al Ihsan. Ia juga trainer di Trustco dan bersama sejumlah rekannya mengembangkan BMT. Ia juga berhasil membangun masjid. Sementara sang istri adalah guru dan membantu sebagian aktivitas dakwahnya. “Jadi kalau diboyong ke Surabaya, banyak aktivitas dakwah yang kemudian terbengkalai. Supaya sama-sama tetap berlanjut, cara hidup terpisah ini akhirnya kami pilih,” ujarnya.

Komisaris

Tanpa rumah dan kendaraan dinas, dua hal yang dianggap elementer sebagai pelengkap sebuah posisi, tentu mencerminkan bahwa tak ada tunjangan eksklusif lain bagi Ja’far. Yang terjadi, menurut dia, kebutuhan operasionalnya ditanggung.

“Misalnya, pulsa dipenuhi. Kalau ada tugas daulah (kunjungan) ke luar kota, sudah ada mobil dan sopir yang siap mengantar. Saya tinggal berangkat,” katanya. “Saya tidak digaji. Sebab, parpol itu kan sektor ketiga sama seperti LSM. Sebagai lembaga nirlaba, darimana ia punya uang untuk menggaji pengurusnya?” lanjutnya

Dengan kondisi demikian, lantas bagaimana ia membiayai kebutuhan rumah tangganya?

“Saya punya PT yang bergerak di bidang konstruksi. Saya jadi komisarisnya, hanya bertugas “bicara-bicara” saja. Soal pekerjaan di lapangan, kan sudah ada para insinyurnya?” katanya.

Lagi-lagi ada hikmah ia menjalankan amanat yang mengharuskan ia banyak tinggal di Surabaya. Dulu, menurut Ja’far, dirinya hanya kenal orang-orang Malang. Dengan menjadi ketua DPW, ia berhubungan dengan banyak kalangan dari seantero Jatim, bahkan banyak pula dari luar propinsi.

“Dengan kenal lebih banyak orang, tentu kesempatan kita menjadi lebih besar, kan?”

Sebagian pelaung itu ia ambil, sebagian lainnya ia delegasikan ke orang lain. Apalagi bila menguping informasi dari para aleg, peluang bisnis seperti tak pernah habis.

Hanya, Ja’far menetapkan dua kriteria untuk dirinya sendiri.

“Pertama, jangan sampai usaha yang saya lakukan menggangu konsentrasi saya sebagai ketua DPW. Kalau konsekuensinya demikian, saya tidak ambil,” katanya. “Kedua, jangan sampai muncul conflict of interest. Saya belum pernah menangkap sendiri peluang proyek yang terdengar di dewan, misalnya. Nggak pantas, nggak etis, dan khusus untuk saya, saya anggap tidak boleh. Toh rezeki bukan hanya dari situ,” lanjutnya.

Memberi kriteria “yang tidak menimbulkan conflict of interest” diakui Ja’far memang sulit. Namun secara sederhana, criteria itu bisa diaplikasikan dengan menghindari proyek-proyek seperti pusat perbelanjaan, kompleks finansial, proyek raksasa dan sejenisnya. “Kami pilih menggarap pembangunan masjid dan sekolah. Jangan lupa, banyak yang membangun masjid lo, jadi tidak kekurangan proyek,” katanya. Lagi-lagi smabil tertawa.

Bukan Cita-cita

Bagi Ja’far, menjadi ketua DPW PKS Jatim tak pernah terbayangkan. Jangankan menjadi cita-cita di masa kecil, bahkan hingga musyawarah wilayah PKS Jatim digelar pun ia tidak menyangka akan terpilih.

“Sejak kecil saya suka elektro. Karena itu, yang sempat tergambar adalah menjadi ahli elektro. Apalagi saat SMP saya sering diajak berkunjung oleh saudara ke Lapan dan Batan. Jadi, menduduki posisi sebagai ketua DPW tak pernah terbayangkan sebelumnya,” kata tokoh yang tinggal di Jl. Anggrek I / 10 A Sengkaling, Malang ini.

Meski tak menyangka, nyatanya kini ia sungguh-sungguh ada di posisi itu. Ja’far bersyukur sekali dulu aktif di OSIS dan Pramuka saat menjadi siswa SMP dan SMA. Dari situ ia belajar organisasi dan tampil di depan umum. “Kalau tidak begitu, mungkin akan sangat sulit, ya? Karena itu saya sarankan, sebaiknya para pelajar aktif di organisasi sekolah. Paling tidak di sie kerohanian Islam (SKI)-nyalah,” ujarnya.

Hal yang lebih diingat Ja’far dari masa kanak-kanaknya adalah sisi kultural. Lahir dari keluarga petani di Kecamatan Jiwan, Madiun, Ja’far menjalani dan menyerap pernik-pernik kultural masyarakatnya yang mayoritas warga nahdliyin. “Waktu di Madiun, saya rajin yasinan, juga barzanji. Membaca burdah. Saya vokalis, karena itu tidak pandai memainkan terbang (rebana). Setelah pindah ke Malang, kadang-kadang saja yasinan, sementara di Surabaya ini tidak pernah sama sekali. Bukannya tidak mau, hanya saja saya tinggal di kantor DPW yang terletak di sebuah pemukiman yang tidak mengadakan yasinan. Masak mau yasinan sendiri?” urainya.

Nah, bicara tentang yasinan dan barzanji, raut muka Ja’far berubah menjadi sedih. Menurutnya, barzanji saat ini terlalu sarat modifikasi. “Lebih mirip dangdut,” keluhnya. “Barzanji kehilangan orisinalitasnya. Saya pikir ini tidak bagus. Berkreasi boleh, namun hendaknya tidak merusak pakem,” lanjutnya.

Melihat ini, tak pelak, Ja’far adalah nahdliyin tulen. Namun ternyata, ia nahdliyin yang bukan gusdurian. Ia bukan pengikut KH Abdurrahman Wahid, tokoh sentral di kalangan nahdliyin yang kini Ketua Dewan Syuro PKB.

“Saya kira, Gus Dur dulu memang pernah jadi sentral. Paling tidak sampai menjelang ia jadi presiden. Tapi setelah itu, tidak lagi. Bagi saya sendiri, tidak semua pendapat Gus Dur saya kagumi. Ada yang saya sepakati, ada juga yang tidak. Saya NU yang tidak gusdurian. Saya hanya NU biasa, NU yang modern,” urainya. (Achmad Supardi)