http://galeri.munaspks.info/2010/06/lesehan-di-hotel-berbintang/

Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin.Apa yang ingin dicapai PKS dalam Munas 2 kali ini?Musyawarah nasional bagi PKS memiliki beberapa makna. Pertama, merupakan momentum untuk konsolidasi pascapemilu dan konsolidasi menghadapi pemilu (legislatif) maupun pemilukada berikutnya. Kedua, Munas merupakan langkah koordinasi untuk menyiapkan dan melaksanakan program partai. Ketiga, Munas menjadi sarana untuk menyosialisasikan langkah-langkah ke depan PKS, sekaligus ajang mobilisasi seluruh kekuatan dari pusat hingga ke daerah.

Munas juga untuk merespons tantangan ke depan dan memperkuat kerjasama dengan semua lapisan masyarakat yang selama ini ikut serta membantu tumbuh kembangnya PKS.

Buah dari konsolidasi dan ekspansi tersebut diharapkan ke depan mudah-mudahan PKS mampu mencapai target posisi tiga besar. Sebagian kalangan menilai target itu adalah mimpi. Namun bagi kami bermimpi besar itu selalu dibiasakan. Apa yang kami capai saat ini adalah mimpi kami beberapa waktu lalu. Bagaimana pun kami harus mengubah impian itu menjadi tantangan yang menggairahkan, melahirkan perencanaanperencanaan, dan program-program ke depan.

Dalam Munas kali ini berkembang lagi gagasan PKS untuk menjadi partai terbuka atau menjadi partai tengah. Sejauh mana keseriusan PKS dengan rencana atau keinginan itu?Bagi kami, menjadi partai terbuka atau partai tengah bukanlah taktik atau strategi politik untuk menambah jumlah pemilih. Tetapi hal itu merupakan implementasi atau pelaksanaan dari ajaran Islam yang mengharuskan kami menjadi Ummatan Wasathan (Ummat Pertengahan). Islam mengajarkan pluralitas atau keberagaman sebagai sebuah sunnatullah. Dan itu disebutkan di dalam Alquran. Islam adalah agama terbuka. Misinya adalah Rahmatan lil ‘alamin, sehingga produk-produk kebajikan yang dihasilkan harus dinikmati oleh semua kalangan, bukan hanya orang muslim saja. Eksklusivitas itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Kami ingin membangun kebersamaan dalam keberagaman kita.

Sebetulnya, sejak 2008, saat Mukernas di Bali sudah kita deklarasikan. Sebelum itu komunikasi sudah kita jalankan. Bahkan dengan komunitas China sudah sejak PK lahir, khususnya melalui organisasinya (INTI). Mereka sudah bekerjasama dan membantu PKS. Kita tidak menawarkan Islam, namun menawarkan kerjasama. Bingkainya bisa format kemanusiaan, kebangsaan, dan keummatan.Sekali lagi itu bukan taktik dan strategi namun itu pengejawantahan dari ajaran Islam yang hakiki.

Mengapa diawal kelahiran Partai Keadilan dan kemudian menjadi PKS, kami terkesan eksklusif? Itu karena memang kami perlukan untuk menunjukkan identitas dan integritas kami. Dengan itu kami bisa membuat diferensiasi sehingga kami dihargai dan diakui. Anda saja kalau mencari pasangan (suami/istri) pasti akan menilai dulu siapa calon Anda itu. Setelah identitas dan integritas kami terbentuk, yang tentu saja memerlukan proteksi, barulah kami mulai membuka diri untuk bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa membangun negeri ini.

Bahkan keterbukaan itu juga membawa ke pergaulan dan kerjasama dengan komunitas internasional, dalam pergaulan antar bangsa, juga dengan berbagai negara, karena kami tidak mau terkungkung dalam pergaulan yang sempit. PKS memiliki MoU dengan Partai Buruh Australia dan saling aktif menjalin komunikasi. Kami juga menjalin komunikasi dengan Partai Komunis Cina. Pemerintah Indonesia menginginkan diplomasi itu tidak hanya government to government, namun juga diplomasi people to people. Oleh karena itu PKS aktif menjalin komunikasi dengan partai-partai di berbagai negara, baik yang sedang berkuasa maupun yang sedang tidak berkuasa.

Berkaitan dengan sikap politik PKS untuk menjadi Partai Terbuka, bagaimana mengelola reaksi kader-kader PKS sendiri?Kader-kader PKS adalah kader terbina. PKS itu seperti Universitas Terbuka dengan pendididkan kader secara terus menerus. Struktur terkecil di PKS adalah unit-unit kader yang jumlahnya minimal lima orang maksimal 12 orang. Dalam tataran demokrasi, unit terkecil PKS ini merupakan lembaga demokrasi terkecil dalam struktur PKS. Dalam tataran pendidikan unit tersebut merupakan kelas pendidikan kader, dari sisi tataran sosial, unit tersebut merupakan elemen komunitas sosial terkecil dimana mereka saling bermusyawarah, mereka saling berkontribusi mengatasi problem masing-masing. Dengan begitu kader-kader kami terbentuk menjadi kader yang rasional, di mana saat lembaga tertinggi, yakni Majelis Syuro mengambil sebuah kebijakan, mereka akan tahu ke mana arah kebijakan tersebut. Dan mereka pula lah yang akan menyampaikan kebijakan PKS kepada masyarakat, karena mereka bergaul aktif dengan masyarakat. Kader-kader PKS umumnya masuk ke dalam struktur sosial masyarakat dan terlibat aktif dalam kerjakerja sosial di masyarakat. Dengan demikian kami memiliki mekanisme dan alur yang jelas dalam sosialisasi arah kebijakan PKS.

Bagaimana dengan rencana PKS menerima kader-kader baru dari kalangan non muslim, apa implikasinya? Apakah itu bukan wajah lain dari Islamisasi di daerah-daerah yang penduduknya non muslim?Dalam masalah kaderisasi, kami memiliki sistem stelsel. Ada delapan tingkat kaderisasi, dua level di antaranya adalah untuk menampung siapa saja. Disana terjadi berbagai proses kaderisasi. Mengapa kita perlu memberi ruang itu? Karena berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir, di daerah-daerah yang mayoritas nonmuslim, kami sering didatangi masyarakat dan tokoh-tokoh non muslim yang mengajukan diri untuk bergabung dengan PKS. Kami jelaskan ke mereka bahwa kami partai berazaskan Islam. Namun mereka mengatakan bahwa niatan bergabung bukan karena agamanya, tetapi karena suka dan tertarik dengan program-program kerja PKS. Akhirnya mereka pun membentuk kepengurusan di daerah mereka.

Jadi ini murni sebagai antisipasi ke depan. Kemudian perlu kami jelaskan, kader PKS itu mengalami transformasi dalam proses kaderisasi bersama PKS. Ada kader yang dibentuk menjadi tokoh Islam (rijalul Islam), kemudian berkembang menjadi tokoh-tokoh dakwah (rijalul dakwah), selanjutnya menjadi tokoh bangsa (rijalul ummah), dan akhirnya menjadi negarawan (rijalul daulah). Dan kalau sudah mencapai posisi negarawan, maka dia harus bertemu, berkomunikasi, berpartisipasi, dan bekerjasama dengan semua komponen bangsa yang beragam.

Soal mereka masuk Islam atau tidak, Allah saja yang punya agama Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk beragama Islam. Apalagi PKS. Jadi tidak ada agenda Islamisasi, dalam konteks pemaksaan agama itu tidak ada. Pemaksaan itu bukan hanya melanggar kemanusiaan, namun juga melanggar aturan Allah SWT. Dalam konteks kehidupan bernegara, Indonesia milik bersama. Kita bukan satu-satunya.

Tetapi simbol-simbol Islam masih sangat kental. Misalnya soal takbir, pembelaan terhadap Palestina. Tetapi di sisi lain PKS terkesan mendekati Amerika Serikat yang jelas-jelas Pro Israel. Lantas bagaimana dengan kader-kader PKS di daerah menghadapi pergeseran sikap ini?Islam adalah identitas PKS. Selamanya akan tetap menjadi identitas PKS karena itu tetap akan selalu dijaga. Masalah Palestina, saya kira bukan hanya persoalan Islam. Sekarang sudah menjadi persoalan kemanusiaan dan sudah menjadi perhatian seluruh komunitas internasional. Kalau diperhatikan, pembelaan kita terhadap Palestina ketinggalan dengan negaranegara Eropa. Lihat saja sudah aktivis-aktivis dari negaranegara Eropa jauh lebih berani dalam mengadvokasi persoalan Palestina dibanding kita. Termasuk mendesak Israel agar membuka blokade terhadap Gaza. Masalah Palestina juga merupakan komitmen konstitusi negara kita, yakni UUD 1945.

Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia berkewajiban untuk membantu upaya-upaya kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah. Dan negara-negara barat pun mengakui bahwa Palestina itu saat ini sedang di jajah. Dalam kaitan hubungan dengan Amerika Serikat. Kami melihatnya sebagai bangsa, hubungan antarbangsa. Bukan AS sebagai rejim. Kita tidak terpengaruh secara khusus oleh perilaku rejim yang sedang berkuasa. Namun kami melihatnya dalam pergaulan dan interaksi antar bangsa, dimana bangsa AS merupakan bagian dari komunitas internasional. Kita harus saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerjasama, saling bantu dan saling menguntungkan.

Bagaimana dengan penegakan syariat Islam?Pertanyaan ini sering ditanyakan, bahkan ditakutkan sebagian komponen bangsa, jika PKS menang syariat Islam akan diberlakukan. Terhadap pertanyaan itu kami menjawab bahwa tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan syariat Islam. Semua pemeluk Islam pasti melaksanakan syariat Islam. Yang harus dipahami, ada syariat yang bisa dilakukan oleh individu dan ada yang harus dilakukan oleh negara, artinya harus ada undang-undangnya. Sholat ada syariatnya, puasa ada syariatnya, zakat ada syariatnya, setiap ibadah ada syariatnya. Ini syariat yang dilakukan oleh individu. Hanya ada sebagian kecil syariat, sekitar dua persen, yang ditakuti masyarakat, seperti hukum hudud, razam, juga qishos ini harus negara yang melakukannya. Individu atau kelompok tidak bisa melakukannya. PKS tidak bisa melakukannya, karena tidak ada undangundangnya. Dan undang-undang adalah soal kesepakatan publik. Kalau publik tidak sepakat ya tidak bisa dilaksanakan.

Banyak pihak yang setelah mendengarkan penjelasan ini jadi paham. Bahkan mereka yang semula merasa tidak serumah dengan PKS, sekarang banyak yang merasa serumah. Bahkan merasa sekamar.

Dalam pidato pembukaan Munas PKS menyatakan siap menjalin koalisi permanen dengan SBY. Apakah selama ini PKS puas dengan koalisi yang dijalin?Ukurannya tidak bersifat subyektif, bukan masalah puas atau tidak puas. Tapi kami melihatnya, ada tidak manfaatnya bagi bangsa. Sejauh ini kami melihat koalisi itu masih memberi manfaat bagi ummat. Selama membawa manfaat bagi bangsa kita akan teruskan koalisi.

Terkait dengan koalisi permanen, yang dimaksud adalah koalisi yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang mengatur bahwa masa jabatan pemerintahan berlangsung selama dua periode. Nah, selama periode itulah koalisi kita bangun. Koalisi permanen tidak berarti koalisi sampai akhir hayat. Koalisi kami sangat teratur dan terukur sesuai aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Semuanya tertulis dalam kontrak politik yang rinci. Selama ini banyak manuver-manuver dan upaya memecah belah koalisi kami dengan SBY, serta memprovokasi dan hasutan-hasutan agar kami berpisah. Kami tidak tergoda dengan provokasi karena dasar koalisi kami jelas, yakni dalam bingkai reformasi. Koalisi yang kami bangun adalah koalisi dengan misi suci yakni untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan Ummat. Bukan kepentingan kaum elit partai.

Dalam konteks Pemilu 2014, mengingat target untuk menjadi tiga besar berarti PKS sudah merasa layak menacalonkan Presiden sendiri. Apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan PKS?Kaderisasi kepemimpinan di PKS itu pertama-tama di gembleng dulu di dalam (internal) PKS, setelah itu diperkenalkan ke publik. Di PKS itu dikenal ada yang disebut poros dakwah atau poros kerja. Poros kerja kita itu ada empat level. Ada yang disebut poros struktural (bagaimana membangun integritas pribadi), poros sosial (berinteraksi dengan masyarakat), poros institusional (kemampuan institusinya yang berkembang), dan terakhir poros kenegaraan (menjadi bupati, gubernur, menteri, dan presiden). Sehingga kaderisasi kepemimpinan PKS memang mengarah kesana. Dan kader-kader PKS yang saat ini menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, maupun Menteri merupakan bagian dari kader-kader bangsa ini. Kami dorong agar mereka untuk bekerja dengan baik dan profesional sehingga bisa memperoleh kepercayaan masyarakat. Dan pada saatnya nanti, jika masyarakat percaya maka mereka akan menjadi pemimpin di negeri ini.

Pimpinan nasional dalam pandangan PKS itu bukan hanya Presiden. Ada pimpinan formal (Gubernur, Menteri, Presiden) dan ada pimpinan non formal. Kedua jalur kepemimpinan itu kita dorong untuk terus berkembang. Jadi tidak hanya pimpinan birokrasi pemerintahan atau lembaga-lembaga kenegaraan. Dan pada saatnya kita akan sampai pada kepemimpinan nasional.

PKS mengusung jargon bersih. Bagaimana dengan komitmen PKS ke depan untuk pemberantasan korupsi dikaitkan dengan oknum di partai yang bermasalah?Saya ingin tegaskan bahwa bersih itu dalam konteks bersih sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan. PKS bukan partai malaikat, sehingga sangat mungkin berbuat kesalahan. Namun ada mekanisme untuk meminimalisir masalah itu, yakni dengan forum taushiyah atau mekanisme besarnya adalah proses amar makruf nahyi munkar. Yakni mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan memobilisir potensi-potensi pada setiap orang untuk bersama-sama melahirkan kebajikan yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki potensi baik dan buruk (faalhamaha fujuroha wataqwaha). Yang dikonsolidasikan dan dimobilisasi adalah potensi positif kader.

Jika potensi positif dominan maka potensi negatif akan marjinal (tidak hilang sama sekali). Sebaliknya jika yang positif tidak dikelola, akhirnya yang negatif akan muncul kembali ke permukaan sehingga yang positif akan menjadi marjinal. Sedangkan Nahyi munkar, adalah mempersempit ruang gerak potensi negatif dan memperkecil efek-efek buruknya. Agar tidak memprovokasi kehidupan masyarakat, tidak merusak dan tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Soal pemberantasan Korupsi, ada atau tidak ada KPK, agenda tersebut harus tetap dijalankan. Dan PKS akan tetap berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Jakarta - Selama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap ‘menakutkan’ bagi sebagian kalangan. Tidak dipungkiri, citra PKS yang terkesan kaku dan tidak terbuka ini membuat PKS terkesan eksklusif.

Mungkin lantaran menyadari stigma miring tentang PKS ini bisa merugikan, partai dakwah tersebut kini kian ramah. Sikap ini setidaknya dapat dilihat dalam Munas PKS ke-2 yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton.

Bahkan, dalam sambutan saat pembukaan Munas, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin terang-terangan mengusung isu pluralisme. “Kenapa Allah mengedepankan pluralitas? Karena pluralitas adalah fitrah,” kata Hilmi di Ballroom Pacific Place, Kamis (17/6/2010) malam.

Dengan pluralitas, imbuh Hilmi, semangat kebersamaan sesama komponen bangsa akan semakin kokoh. “Saya ingin pastikan, adanya semangat kebersamaan di PKS. Bukan hanya kebersamaan di kalangan DPR saja, tetapi seluruh Bangsa Indonesia,” imbuh Hilmi disambut tepuk tangan 5.000-an hadirin, termasuk Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono.

Dalam sambutannya di acara yang sama, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq juga mengisyaratkan sikap PKS yang makin terbuka.

“Seragam kami pun kini berubah menjadi warna putih yang lebih dominan. Ini melambangkan setia kawan, termasuk dalam koalisi,” kata Lutfi disambut tepuk tangan hadirin.

“Untuk kepentingan nasional, kita tinggalkan dan tanggalkan kepentingan partai,” ujar pria berbadan tambun ini.

Meski bukan hal baru, dalam Munas ke-2 ini partai berlambang padi dan kapas ini kembali mengkaji kemungkinan warga nonmuslim bisa menjadi pengurus PKS. Dengan tagline baru ‘PKS Untuk Semua’, partai yang sebelumnya bernama Partai Keadilan ini mencoba untuk mempersepsikan diri sebagai partai lintas ideologi, agama, maupun golongan.

“Itu ditujukan untuk melakukan rebranding organisasi untuk menggaet pemilih dari beragam latar belakang,” kata pengamat politik Charta Politika Arya Fernandes kepada detikcom, Rabu (16/6/2010).

Arya menjelaskan, usaha PKS untuk melakukan rebranding organisasi tidak hanya dilakukan pada tahap persuasi politik pada level emosional pemilih. Tetapi PKS juga melakukan persuasi pada level rasionalitas pemilih.

“Pada tahap inilah, secara perlahan PKS mempengaruhi logika pemilih melalui program dan platform politik yang jelas,” tambah Arya.

Sebelum PKS, partai berbasis Islam yang mengusung tema pluralis adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun karena didera konflik internal, partai yang sebenarnya mempunyai peluang untuk menjadi besar lantaran mengusung isu pluralisme ini malah terpecah belah. Tapi belakangan, kedua kubu PKB melakukan ishlah.

Demikian juga PAN dan PPP. Kedua partai ini juga sebagian besar massanya adalah massa Islam yang relatif moderat.

Apakah taktik PKS dengan wajah barunya ini bisa sukses? Atau malah sebaliknya, ditinggal massanya sendiri lantaran diangap tidak konsisten dengan, minimal ideologi awal? Kita tunggu saja. Namun yang pasti, keputusan ini secara politik mungkin telah dipikirkan masak-masak.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2010/06/18/070636/1380905/10/pks-menuju-pluralis

]]> http://pks-jatim.org/v2/?feed=rss2&p=1794 http://pks-jatim.org/v2/?p=1802 http://pks-jatim.org/v2/?p=1802#comments Wed, 16 Jun 2010 12:38:20 +0000 sonta http://pks-jatim.org/v2/?p=1802 Surabaya - DPW PKS Jawa Timur mendorong konsep dakwah kultural dalam Munas PKS di Jakarta pada 16-20 Juni supaya PKS semakin terbuka, termasuk kepada nonmuslim.

“Tema Munas adalah PKS untuk semua, karena itu kami akan mendorong PKS semakin terbuka,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Jatim Ir Arif Hari Setiawan MT kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Ketika ditemui menjelang berangkat ke Jakarta, ia mengatakan PKS Jatim akan mengusung konsep dakwah kultural untuk mendorong PKS lebih terbuka lagi.

“Jatim sendiri merupakan basis nahdliyyin (warga NU), karena itu PKS harus makin mengkristal dengan mereka, meskipun kami sudah ada secara ‘massife’ (masip) di desa-desa,” katanya.

Selain itu, katanya, PKS Jatim juga akan mendorong PKS menjadi partai yang profesional dengan melibatkan anak-anak muda dan menerapkan manajemen moderen.

“Dengan profesionalisme, maka PKS akan semakin diperhitungkan, baik di kalangan legislatif masyarakat maupun di tengah-tengah masyarakat, termasuk anak-anak muda,” katanya.

Menurut dia, PKS harus menjadi inklusif sebagai partai terbuka yang menerima kalangan eksternal tanpa melupakan identitas aslinya.

“Usulan itu akan diperjuangkan 196 pengurus PKS se-Jatim yang ke Munas II di Jakarta, apalagi Munas II itu akan dilaksanakan besar-besaran dengan serangkaian acara,” katanya.

Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/35478/jatim-dorong-pks-terbuka-kepada-nonmuslim

Menyongsong Musyawarah Nasional (Munas) PKS 16 – 20 Juni di hotel Ritz Carlton Jakarta, PKS menggelar acara seminar nasional di enam kota besar di Indonesia yakni, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makasar dan Mataram. “Di Surabaya, acara seminar nasional digelar pada hari Senin tanggal 7 Juni bertajuk seminar nasional bidang sosial. Rencananya Seminar nasional yang akan dihadiri oleh 150 orang undangan dari berbagai kalangan, akan bertempat di Hotel Bumi Surabaya. Seminar nasional akan menghadirkan Gubernur Jatim, Soekarwo sebagai keynote speaker, Dr. Makmus Sanusi selaku Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial, KH. Sholahuddin Wahid, serta Prof Dr Kacung Maridjan sebagai pembicara,” ujar Ja’far Tri Kuswahyono, Ketua DPW PKS Jatim, dalam releasenya yang dikirim pada hari ahad (6, juni).

“Melalui seminar ini PKS ingin mengingatkan bahwa program pembangunan haruslah berkeadilan, agar dapat menyentuh masyarakat dari kalangan bawah. Untuk itulah kami mengusung tema besar dalam acara seminar ini yaitu “Menggalang Partisipasi Masyarakat Untuk Mensukseskan Program Keadilan Untuk Semua : Memberdayakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar,” lanjut Ja’far.

“Saat ini, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Menurut data BPS tahun 2009, pada bulan Maret 2008 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6,65 juta (18,51 persen), sebagian besar  (65,26 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Sedangkan secara Nasional ada sekitar 36 juta orang masuk dalam kategori miskin,“ ujarnya.

“Apalagi dengan minimnya penghasilan mereka (penduduk miskin, red.) yang hanya sekitar Rp 200 ribu, jauh lebih rendah daripada UMR sebesar satu juta rupiah, menyebabkan mereka sulit untuk lepas dari lingkaran kemiskinan jika tidak ada bantuan yang menstimuli agar mereka bangkit. Berarti, mereka hanya menikmati 1/5 saja dari biaya standar harapan hidup di negara kita,” lanjutnya. Padahal menurut Ja’far negaralah yang berkewajiban untuk menjamin hak-hak fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanah UUD ’45 pasal 33.

“Melalui seminar ini pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi terhadap proses edukasi, utamanya untuk membentuk awareness elemen masyarakat agar dapat membantu dan saling bersinergi dalam menjaga dan mengayomi fakir miskin dan anak terlantar di seluruh daerah,” pungkas Ja’far Tri Kuswahyono.

Bambang - Qonik 15.90% (94025 suara), Mujitabah - Suwarno 1.23% (7260 suara), Sambari - Qosim 35.19% (208129 suara), M. Nasihan - Samsul Maarif 4.45% (26288 suara), Khusnul Khuluq - Musyafa’ Nor 39.49% (233531 suara), Sastro - Samwil 3.75% (22161 suara)

Sumber: http://www.kpugresik.info/KPUGresik.php?subaction=showfull&id=1275452979&archive=&start_from=&ucat=&

Ketua KPU Kota Blitar, Abdul Basyid, Selasa mengemukakan, pasangan tersebut mendapatkan perolehan suara sebanyak 31.994 suara, mengalahkan empat pasangan lainnya.

”Hasil rekapitulasi dari tiga kecamatan demikian, yang unggul pasangan nomor dua (Sampurna),” katanya usai rekapitulasi di kantor KPU Blitar.

Ia menyebutkan, suara terbesar kedua setelah pasangan yang didukung PDIP dan PKB tersebut adalah pasangan Anang Triono-Bambang Gunawan. Pasangan yang didukung Partai Golkar dan PKNU tersebut hanya mendapatkan 17.684 suara.

Sementara itu, suara terbesar ketiga adalah pasangan Heru Sunaryanta-Sholih Muadi yang didukung Partai Demokrat. Pasangan tersebut mendapatkan suara sebanyak 16.841 suara.

”Pasangan pertama, yaitu Endro Purnomo-Azhar Anwar hanya mendapatkan suara 7.368 saja. Dan, pasangan yang mendapat suara terkecil justru independen, yaitu 1.636 suara,” katanya mengungkapkan.

Ia juga mengatakan, surat suara sah digunakan dalam pemilukada 27 Mei lalu sebanyak 75.523 suara, sementara yang tidak sah mencapai 2.528 suara. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 77.972.

Dengan hasil tersebut, pihaknya masih memberi waktu kepada saksi masing-masing pasangan untuk mengajukan keberatan.

”Sesuai aturan, kami masih memberi waktu hingga tiga hari jika ada yang keberatan. Jika tidak ada, kami langsung melakukan penetapan,” kata Abdul mengungkapkan.

Kegiatan rekapitulasi tersebut, selain dihadiri anggota KPU juga tim sukses masing-masing pasangan. Selain itu, panwas, serta jajaran muspida Kota Blitar juga hadir.

KPU Kota Blitar menjadwalkan pemilukada pada Kamis (27/5). Kegiatan itu diikuti lima pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota yang akan memimpin Blitar lima tahun mendatang, yaitu 2010-2015.

Jumlah pemilih dalam pemilukada di Kota Blitar mencapai 101.608 orang. Aspirasi politik mereka akan diakomodasi di 233 TPS yang terletak di tiga kecamatan yaitu Sukorejo, Sananwetan, Kepanjenkidul.

Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/34246/pasangan-sampurna-pimpin-kota-blitar

Pasangan yang dikenal dengan sebutan Faham itu berhasil mengumpulkan 253.997 suara. Jika dipersentase, maka nilainya 40,91 persen. Pasangan nomor urut ini mengalahkan pasangan Suhandoyo-Kartika Hidayati (Sehati) yang berada di urutan kedua dengan 238. 816 suara (38,44 persen). Disusul pasangan Tsalits Fahami-Subagyo Rahmat (Sahabat) di peringkat ketiga dengan 90.029 suara (14,5 persen). Sementara pasangan Ongky Wijaya-Basyir Sutikno (Obama) berada di urutan buncit dengan hanya mendapatkan 37.993 suara (6,12 persen).

Dari hasil rekapitulasi yang digelar dalam rapat pleno terbuka KPUK di kantornya sehari sebelumnya diketahui Faham memenangi perolehan suara di 18 kecamatan. Dalam rekapitulasi yang berlangsung selama 6 jam itu, juga diketahui Sehati memenangi perolehan suara di 9 kecamatan.

Hasil rekapitulasi KPU, direspon Ir H. Suhandoyo melalui Ketua Tim Sehati, M.Saim bahwa pihaknya akan melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi(MK) terkait kasus coblos tembus.

”Kita menuntut agar coblos tembus tetap disahkan. Ini kesalahan teknis dari KPPS, jangan sampai pemilih yang disuruh menanggung dosanya. Kasihan mereka datang ke TPS dengan niat tulus untuk memilih pimpinan yang terbaik,” tutur Saim.

Dikatakan Saim Pasangan Sehati akan membeberkan semua permasalahan terkait pilkada Lamongan. Untuk mendukung gugatan itu, Sehati bakal dikawal 12 penasihat hukum. ”Senin besok gugatan itu sudah kita bawa ke MK. Kita cepat karena waktu kita hanya tiga hari setelah penetapan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPUK Lamongan Khoirul Huda tidak mempermasalahkan dua saksi belum menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tersebut. Menurut dia, tidak ada undang-undang yang mengatur jika ada saksi tidak tanda tangan, maka hasil rekapitulasi tidak sah. ”Silakan saja, karena kita sediakan juga media untuk melakukan proses hukum selanjutnya,” katanya.

Huda mengaku lembaganya tetap berpedoman dengan fatwa KPU Pusat. Sesuai dengan SK KPU Nomor 231/KPU/V/2010 tertanggal 27 Mei lalu, menyebutkan bahwa coblos tembus tetap dinyatakan tidak sah. Penetapan SE KPU hanya berlaku sejak SE ditetapkan, yaitu tertanggal 25 Mei lalu dan tidak berlaku surut. ”Kita berpedoman itu saja,” ujarnya.(nurqomar/dms)

Sumber: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/30/pilkada-lamongan-faham-menang-sehati-gugat-mk